Panduan Tata Kelola AI OJK: Apa yang Harus Dilakukan Bank

Apa yang diharapkan OJK dari bank yang menggunakan kecerdasan artifisial? Jawabannya ada dalam panduan yang diluncurkan Otoritas Jasa Keuangan pada April 2025, dan panduan itu kini lebih penting dibanding saat diterbitkan. Pada 28 September hingga 1 Oktober 2026, OJK dan Bank Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan Basel Committee on Banking Supervision dan 24th International Conference of Banking Supervisors di Bali, dengan advanced AI sebagai salah satu agenda bersama aset kripto dan stablecoin. Ketika pengawas menaruh perhatian pada sebuah teknologi, bank yang tata kelolanya sudah tertata akan bergerak lebih cepat.

Apa yang diluncurkan OJK dan untuk siapa

OJK meluncurkan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia, panduan tata kelola AI bagi perbankan, pada 29 April 2025 bersama pimpinan asosiasi industri bank umum, menurut siaran pers SP 67/GKPB/OJK/IV/2025. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebutnya sebagai panduan agar AI, termasuk advanced AI, dikembangkan dan diterapkan secara bertanggung jawab di bank umum, di sepanjang siklus hidup AI dan siklus bisnis perbankan.

OJK memperkirakan penggunaan AI akan terus meluas, dan siaran persnya menyebut bidang-bidangnya: interaksi dan kualitas layanan nasabah, pengembangan produk dan penetapan harga, kepatuhan, manajemen risiko dan pencegahan penipuan, serta analitik data pasar. Panduan ini mengacu pada aturan yang sudah berlaku bagi bank, antara lain POJK 11/POJK.03/2022 tentang penyelenggaraan TI oleh bank umum, surat edaran tentang ketahanan siber dan penilaian maturitas digital, serta UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, ditambah acuan internasional seperti EU AI Act dan panduan Basel Committee.

Tiga prinsip: akuntabilitas, pengawasan manusia, keandalan

Kontan melaporkan pada 29 April 2025 bahwa Dian Ediana Rae menyebut tiga prinsip utama. Akuntabilitas berarti setiap sistem AI dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh. Keandalan berarti keputusan yang dihasilkan AI selaras dengan strategi dan tujuan bank. Pengawasan manusia ia sebut sebagai syarat mutlak AI yang layak dipercaya. Pada Mei 2026, Zulkifli Salim dari Direktorat Pengembangan Perbankan OJK mengatakan kepada Infobank bahwa menurut panduan ini, keputusan berbasis AI tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada mesin, agar bias dalam pengambilan keputusan dapat dihindari.

Siklus hidup dan komite AI

Panduan ini mengikuti AI sepanjang hidupnya: inisiasi, perancangan, pembangunan model, pengujian, implementasi, lalu evaluasi dan audit berkala, sebagaimana diuraikan Kontan. Karena manajemen risiko yang baik menjadi inti, peran direksi dan dewan komisaris ditekankan.

OJK juga mendorong bank membentuk komite kecerdasan artifisial yang melibatkan fungsi hukum, kepatuhan, risiko, data science, keamanan siber, dan layanan nasabah. Sesuai tingkat kompleksitas penggunaan AI, komite ini dapat menjadi bagian dari komite pengarah TI atau berdiri sendiri. Bagi bank yang sedang menata ulang tata kelola TI sesuai aturan OJK tahun 2026 tentang penyelenggaraan TI oleh bank umum, komite pengarah TI menjadi tempat yang wajar.

Mengapa penting sekarang

Terkait pertemuan di Bali, Kontan memberitakan pada 12 Oktober 2026 bahwa Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan perubahan perbankan yang didorong teknologi, termasuk frontier AI dan aset kripto, membawa peluang sekaligus tantangan bagi pengawasan. Dian Ediana Rae mengatakan teknologi baru harus mendukung inovasi yang aman, transparan, dan berkelanjutan. Arahnya konsisten: pengawas mendukung inovasi, dan menginginkan bukti bahwa inovasi itu terkendali.

Ada pula alasan keamanan. Infobank melaporkan bahwa, menurut data BSSN, sektor keuangan termasuk industri yang paling sering terkena serangan siber dan ransomware. Sistem AI yang menyentuh data atau keputusan nasabah memperluas permukaan serangan itu, sehingga wajar bila panduan ini mengaitkan AI dengan kerangka risiko dan siber yang sudah dimiliki bank.

Cara menerapkan panduan ini

Bagian ini adalah analisis kami, bukan rumusan OJK. Sebuah panduan menjadi berguna ketika diwujudkan dalam beberapa dokumen nyata yang dapat diperiksa pengawas atau auditor.

• Inventaris setiap penggunaan AI, termasuk AI di dalam produk vendor, beserta pemilik, tujuan, data yang digunakan, dan keputusan yang dipengaruhinya.
• Pengelompokan penggunaan tersebut menurut dampaknya, agar chatbot yang menjawab jam operasional tidak diatur sama dengan model yang menentukan harga kredit.
• Titik kendali di setiap tahap siklus hidup: persetujuan memulai, tinjauan desain, hasil uji terhadap set evaluasi yang disepakati, persetujuan go-live, dan jadwal tinjauan berikutnya.
• Pengawasan manusia yang tercatat: siapa meninjau keluaran AI yang mana, kapan persetujuan manusia wajib, dan catatan yang membuktikannya.
• Piagam komite yang menetapkan siapa memutuskan, siapa melakukan eskalasi, dan seberapa sering inventaris dilaporkan kepada direksi.

Apa yang perlu dicermati selanjutnya

Ada dua sinyal dari pertemuan di Bali yang layak diikuti. Menurut Kontan, para pengawas menekankan pendekatan yang berbasis risiko, berbasis prinsip, dan netral teknologi, dan OJK menyoroti kebutuhan jangka panjang untuk beralih ke kriptografi pascakuantum. Keduanya mengarah ke hal yang sama: pengawasan yang lebih ketat atas cara bank mengelola teknologi baru. Bank yang menyesuaikan diri dengan panduan April 2025 sejak sekarang akan lebih sedikit melakukan perubahan saat ekspektasi mengeras, dan memiliki jawaban yang jelas ketika pengawas kembali bertanya bagaimana AI dikelola.