Aturan Takedown 4 Jam di Indonesia: Apa Kewajiban Platform?

Apa yang diwajibkan aturan takedown empat jam di Indonesia? Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 127 Tahun 2026 (KM 127), platform privat yang memuat konten buatan pengguna wajib menjalankan perintah pemerintah untuk menghapus disinformasi dan ujaran kebencian, dalam empat jam apabila konten tersebut tergolong mendesak. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memaparkan kriterianya pada 29 Oktober 2026 dan tahapan prosesnya pada 2 November. Cakupan aturan ini melampaui jejaring sosial global: seorang pejabat Komdigi menyebut marketplace, forum, dan aplikasi pesan termasuk di dalamnya, sepanjang masuk kategori konten buatan pengguna dan terintegrasi dengan sistem kepatuhan kementerian.

Isi kedua keputusan menteri

KM 127 ditetapkan pada 13 Maret 2026 dan ditandatangani Menteri Meutya Hafid, menurut Bisnis.com dan Seasia. Keputusan ini menggolongkan konten elektronik yang memuat disinformasi atau ujaran kebencian sebagai konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Pendampingnya, KM 128, memuat pedoman dan kriteria pengawasan serta penanganan konten tersebut. Pada 2 November, Mediodecci Lustarini, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, menyatakan kedua keputusan itu tidak berdiri sendiri: keduanya dijalankan melalui SAMAN, Sistem Kepatuhan Moderasi Konten yang diatur Keputusan Menteri Nomor 522 Tahun 2024. Kami tidak berhasil memperoleh teks kedua keputusan baru tersebut, sehingga artikel ini bertumpu pada pernyataan Komdigi dan pemberitaan mengenainya.

Tahapan proses takedown

ANTARA dan Warta Ekonomi memberitakan proses yang dipaparkan Mediodecci Lustarini pada 2 November di Jakarta:

• Verifikasi: Komdigi memeriksa setiap laporan atau temuan, mencakup dasar hukum, tautan konten, dan bukti pendukung.
• Pemberitahuan: jika tampak ada pelanggaran, kementerian memberi tahu platform melalui SAMAN.
• Jendela tanggapan: platform memiliki 12 jam untuk konten mendesak dan 24 jam untuk konten tidak mendesak guna menanggapi dan melakukan verifikasi dengan kementerian.
• Perintah: jika platform tidak menanggapi tepat waktu, Komdigi menerbitkan perintah takedown melalui SAMAN.
• Penghapusan: platform kemudian memiliki 4 jam untuk konten mendesak atau 24 jam untuk konten tidak mendesak untuk menindaklanjutinya.

Pemberitaan yang ada tidak sepenuhnya konsisten. Bisnis.com dan Kontan pada April, serta Bisnis.com pada 29 Oktober, menyebut satu batas empat jam setelah perintah diterima, tanpa pembagian mendesak dan tidak mendesak. Laporan detikInet pada November 2025 menyebut 4 dan 24 jam sebagai waktu pemberitahuan di SAMAN, bukan tenggat penghapusan. Tidak satu pun laporan yang kami baca menjelaskan apa yang membuat suatu konten tergolong mendesak. Kami berpegang pada paparan resmi terbaru, tetapi organisasi sebaiknya memeriksa tenggat tersebut pada teks keputusan menteri.

Apa yang tergolong disinformasi atau ujaran kebencian

Pada 29 Oktober, Bisnis.com memberitakan pernyataan Farida Dewi Maharani, Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Komdigi, bahwa konten tidak langsung dihapus dan kriterianya sudah ada. Laporan itu memuat empat parameter disinformasi:

• Ketidaksesuaian fakta: konten yang bertentangan dengan sumber kredibel, tidak memiliki rujukan tepercaya, atau benar tetapi disajikan secara menyesatkan.
• Potensi kerugian: kerugian sosial, ekonomi, atau reputasi, atau dampak psikologis maupun kesehatan masyarakat, yang terlihat dari pengaduan publik.
• Keresahan publik: banyaknya pembagian, komentar, dan unggahan ulang yang menandakan polarisasi.
• Ketertiban umum: konten yang dapat memicu tindakan anarkis, merusak fasilitas umum, menghambat layanan pemerintah, atau melanggar hukum.

Ujaran kebencian digambarkan sebagai konten yang menyerang, menghina, atau menyerukan kebencian atau diskriminasi terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan identitas, termasuk suku, agama, ras, kebangsaan, warna kulit, gender, atau disabilitas. Pada 2 November, Mediodecci Lustarini menyatakan kritik, perbedaan pendapat, dan ekspresi yang sah tidak otomatis ditindak, dan bahwa karya jurnalistik pers, termasuk liputan investigasi, tidak menjadi sasaran.

Siapa yang tercakup dan apa akibat ketidakpatuhan

Bisnis.com menyebut media sosial, forum daring, dan layanan berbagi video sebagai pihak yang tercakup. Pada April, Kontan mengutip seorang direktur Komdigi, yang tidak disebutkan namanya dalam laporan, bahwa kebijakan ini menyasar penyelenggara privat kategori konten buatan pengguna yang terintegrasi dengan SAMAN, dengan aplikasi pesan dan marketplace sebagai contoh. Laporan yang kami baca tidak menjelaskan bagaimana penyelenggara yang lebih kecil diintegrasikan.

Soal sanksi, Komdigi merujuk pada denda administratif berdasarkan Keputusan Menteri 522/2024. detikInet memberitakan pada November 2025 bahwa SAMAN berjenjang dari perintah takedown ke surat teguran pertama, lalu surat kedua yang mewajibkan komitmen pembayaran denda, dan surat ketiga yang dapat berujung pada pemutusan akses atau pemblokiran. Laporan Bisnis.com pada April menyebut sanksi hingga teguran keras, sehingga penekanan kedua pemberitaan berbeda. Satu contoh terjadi sebelum KM 127: pada Oktober 2025, Komdigi menyatakan X berutang Rp78.125.000 dari surat teguran kedua dan ketiga terkait konten pornografi, dan bahwa penghapusan konten setelah surat kedua tidak menghapus denda. Kami tidak menemukan tarif per pelanggaran yang dipublikasikan.

Kritik dan jawaban pemerintah

Pada April, Seasia memberitakan Nany Afrida, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), mengingatkan bahwa frasa seperti meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum terbuka bagi penafsiran yang luas, dan Ramzy Muliawan, penasihat hukum Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), menyatakan keputusan itu tidak mendefinisikan istilah utamanya secara jelas. Kontan memberitakan jawaban Komdigi atas kekhawatiran salah blokir: verifikasi dilakukan berlapis dan dapat melibatkan kementerian dan lembaga lain.

Pada 27 Oktober, Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR, menyampaikan kepada wartawan bahwa komisinya mendukung akuntabilitas platform, tetapi meminta alasan takedown yang jelas dan jalur keberatan yang mudah diakses, menurut RMOL. Secara terpisah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sedang menelaah 486 konten yang dihapus terkait demonstrasi akhir Agustus. Gebrak.id memberitakan bahwa Komdigi mengaitkan penghapusan itu dengan patroli siber, dan bahwa komisioner Saurlin P. Siagian menyatakan platform juga menghapus sebagian konten atas inisiatif sendiri. Kedua laporan tidak menyebut apakah penghapusan tersebut dilakukan berdasarkan KM 127.

Komdigi menyatakan pemilik konten dapat mengajukan keberatan dan meminta konten dipulihkan, meskipun ANTARA memberitakan bahwa prosedurnya akan dikomunikasikan kemudian. Kontan memberitakan bahwa platform dapat mengajukan keberatan melalui SAMAN, dan bahwa kementerian mendorong setiap platform menyediakan jalur keberatan bagi pengguna.

Persiapan bagi organisasi

Bagian ini adalah analisis kami, bukan nasihat hukum. Tenggat yang dihitung dalam jam tidak cocok dengan proses yang bergantung pada seseorang yang membaca kotak surat bersama pada jam kerja.

• Pastikan apakah Anda tercakup: daftar tempat pengguna dapat memublikasikan konten di layanan Anda, seperti ulasan, daftar produk, komentar, dan forum, lalu tanyakan kepada penasihat hukum Anda bagaimana keputusan menteri dan SAMAN berlaku bagi Anda.
• Tunjuk penanggung jawab pemberitahuan takedown pada setiap giliran kerja, termasuk malam hari dan akhir pekan, karena tidak ada laporan yang kami baca yang menunjukkan tenggat tersebut berhenti di luar jam kerja.
• Catat waktu setiap langkah, mulai dari pemberitahuan diterima hingga keputusan dan tindakan, agar Anda dapat menunjukkan apa yang terjadi dan kapan.
• Uji apakah Anda dapat menghapus atau membatasi satu tautan tertentu dengan cepat, termasuk salinannya, dan apakah Anda dapat memulihkannya jika keberatan dikabulkan.
• Sediakan cara yang jelas bagi pengguna untuk mengajukan keberatan, dan simpan catatan hasilnya.

Apa yang perlu dicermati selanjutnya

Cermati kejelasan tentang apa yang membuat konten tergolong mendesak, serta prosedur keberatan yang menurut ANTARA masih akan dikomunikasikan. Cermati hasil penelaahan Komnas HAM, yang mencakup dasar hukum penghapusan 486 konten dan dampaknya terhadap kebebasan berekspresi. Cermati pula bagaimana Komdigi menerapkan denda berdasarkan tenggat yang baru.