Langsung ke konten utama
Indotek Digital Nusantara

Transformasi TI

Di Mana Data Wajib Disimpan di Indonesia? Panduan Memilih Cloud

Aturan tentang lokasi penyimpanan data di Indonesia bergantung pada siapa Anda: instansi publik, perusahaan swasta, atau bank. Panduan ringkas tentang PP 71/2019, Pasal 35 POJK untuk bank, dan ketentuan transfer dalam UU PDP, pilihan hosting yang tersedia di Indonesia, serta pertanyaan untuk penyedia cloud atau TI sebelum berkontrak.

Rows of black open-frame server racks with blue network cabling on a raised perforated floor in a brightly lit data centre room
Server and network racks in a data centre. Where such equipment sits, and where copies of the data travel, is what Indonesia's data placement rules govern. Foto: Carl Lender, CC BY 2.0 (membuka tab baru)

Di mana data perusahaan wajib disimpan di Indonesia, dan apa artinya ketika memilih penyedia cloud? Jawabannya lebih bergantung pada siapa Anda daripada pada teknologinya: instansi pemerintah, perusahaan swasta, atau bank. Aturan di Indonesia menetapkan harapan yang berbeda bagi masing-masing, dan undang-undang pelindungan data pribadi menambahkan syarat tersendiri setiap kali data pribadi keluar dari Indonesia. Panduan ini menguraikan isi aturan-aturan utama, pilihan hosting yang tersedia, dan pertanyaan yang perlu diajukan pembeli sebelum berkontrak. Panduan ini menjelaskan aturan dan bukan nasihat hukum; keputusan tertentu perlu diperiksa bersama penasihat hukum dan, bila relevan, regulator.

Aturan umum: penyelenggara lingkup publik dan privat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang merevisi PP 82 Tahun 2012, membagi penyelenggara sistem elektronik ke dalam dua kelompok. Sebagaimana diberitakan Hukumonline pada 3 Desember 2019, penyelenggara lingkup publik, yaitu instansi negara dan institusi yang ditunjuknya, wajib mengelola, memproses, dan menyimpan sistem serta datanya di Indonesia. Mereka hanya boleh menyimpan data di luar negeri jika teknologi penyimpanannya tidak tersedia di dalam negeri, penilaian yang menurut laporan itu dilakukan oleh komite yang melibatkan kementerian komunikasi, BSSN, dan instansi lain.

Penyelenggara lingkup privat, yang mencakup sebagian besar perusahaan, boleh menyimpan data di Indonesia, di luar negeri, atau keduanya. Jika menyimpan data di luar negeri, mereka wajib memastikan pengawasan oleh kementerian dan lembaga serta penegakan hukum tetap efektif, dan penyelenggara wajib memberikan akses ke sistem dan data untuk keperluan pengawasan dan penegakan hukum. Laporan yang sama menguraikan pembagian lebih lanjut menurut jenis data: data strategis, termasuk data yang dibiayai anggaran negara, wajib tetap berada di Indonesia; data berisiko tinggi boleh disimpan di dalam atau di luar negeri dengan persetujuan regulator; dan data berisiko rendah boleh disimpan di luar negeri. Laporan itu juga mencatat bahwa untuk penyelenggara di sektor keuangan, Bank Indonesia dan OJK menetapkan aturannya sendiri.

Bank: pusat data di Indonesia sebagai ketentuan dasar

Bagi bank umum, POJK 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum lebih ketat. Pasal 35 ayat (1) mewajibkan bank menempatkan sistem elektroniknya pada pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia. Pasal 35 ayat (2) membolehkan sistem ditempatkan di luar negeri hanya dengan izin OJK, dan Pasal 35 ayat (3) membatasinya pada keperluan tertentu: analisis terintegrasi untuk memenuhi ketentuan otoritas negara asal atau ketentuan global; manajemen risiko, antipencucian uang, dan pencegahan pendanaan terorisme yang terintegrasi dengan kantor pusat atau induk di luar negeri; layanan nasabah global; manajemen komunikasi antara kantor pusat dan kantor cabang atau antara anak perusahaan dan induk; serta manajemen intern bank. Pasal 35 ayat (4) memungkinkan OJK mengizinkan penempatan sementara di luar kriteria tersebut jika terdapat kondisi yang mengganggu operasional bank secara signifikan.

Ringkasan Kontan atas peraturan ini, yang terbit pada 4 Agustus 2022, menambahkan dua hal yang penting bagi pembeli. Bank yang menggunakan penyedia jasa TI harus mampu mengawasi pekerjaan penyedia tersebut serta memiliki kebijakan dan prosedur penggunaannya, dan bank wajib memiliki rencana pemulihan bencana yang diuji dan dikaji ulang paling sedikit sekali setahun. Teks pasal yang kami baca tidak menyebut core banking atau komputasi awan, sehingga apakah sistem tertentu memenuhi syarat untuk ditempatkan di luar negeri merupakan pertanyaan bagi bank dan OJK. Perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dan lembaga keuangan lain memiliki aturan OJK tersendiri yang tidak dibahas dalam panduan ini.

Ketika data pribadi keluar dari Indonesia

Terpisah dari lokasi sistem, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur transfer data pribadi ke luar negeri. Menurut artikel klinik hukum Hukumonline yang ditulis Aldo Prasetyo Riyadi dan diperbarui pada 13 Oktober 2026, Pasal 56 menetapkan tiga jenjang. Negara tujuan semestinya memiliki tingkat pelindungan yang setidaknya setara atau lebih tinggi daripada hukum Indonesia; jika tidak, pengendali wajib memastikan adanya pelindungan yang memadai dan mengikat; dan jika keduanya tidak terpenuhi, diperlukan persetujuan subjek data. Artikel yang sama merujuk pada peraturan pelaksananya, PP Nomor 33 Tahun 2026, yang menambahkan kewajiban seperti memetakan siklus transfer dan menyampaikan informasi tertentu kepada subjek data sebelum transfer dilakukan.

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi atas Pasal 56 dalam Perkara Nomor 137/PUU-XXIII/2025 yang diputus pada 19 Januari 2026, menurut artikel opini di Hukumonline yang ditulis Hanif Abdul Halim dan Budi Agus Riswandi, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Para penulis berpendapat bahwa apa yang dimaksud dengan pelindungan yang memadai masih belum jelas secara teknis, dan bahwa lembaga pelindungan data pribadi perlu menetapkan aturan untuk instrumen seperti binding corporate rules dan klausul kontrak standar. Sampai hal itu terjadi, transfer ke luar negeri sebagian masih bertumpu pada penafsiran.

Pilihan hosting dan kapan masing-masing cocok

Dalam praktiknya, pembeli memilih di antara empat pilihan besar. Fakta tentang region cloud berasal dari dokumentasi resmi setiap penyedia; penilaiannya merupakan analisis kami.

  • Region Indonesia milik penyedia cloud global. AWS mencantumkan region Asia Pacific (Jakarta), ap-southeast-3, dengan tiga availability zone, dan dokumentasinya mencatat bahwa region ini nonaktif secara bawaan dan harus diaktifkan terlebih dahulu. Google Cloud mencantumkan Jakarta, asia-southeast2, dengan tiga zona, dan Microsoft mencantumkan region Indonesia Central di Jakarta dengan tiga availability zone. Pilihan ini cocok bagi organisasi yang menginginkan layanan terkelola berskala besar dengan data yang tetap berada di dalam negeri.
  • Pusat data lokal atau penyedia cloud Indonesia. Pilihan ini cocok untuk beban kerja ketika organisasi ingin menempatkan perangkat kerasnya sendiri melalui kolokasi, atau menginginkan penyedia yang beroperasi sepenuhnya di Indonesia. Ragam layanan terkelolanya bervariasi, sehingga perlu dibandingkan dengan kebutuhan nyata beban kerja tersebut.
  • Pusat data milik organisasi sendiri. Pilihan ini masih umum untuk sistem inti bank; kendalinya paling besar, tetapi seluruh biaya pengoperasian, pengamanan, dan pemulihannya ditanggung sendiri.
  • Gabungan dari pilihan-pilihan tersebut. Banyak organisasi menempatkan sistem inti yang diatur di pusat data sendiri atau pusat data lokal, lalu menjalankan kanal digital, analitik, atau lingkungan pengujian di region cloud, sehingga aliran data di antara keduanya menjadi pertanyaan rancangan yang utama.

Perusahaan jasa TI global berskala besar maupun integrator lokal sama-sama dapat menjalankan pilihan mana pun di atas. Menurut pandangan kami, perusahaan global cenderung membawa kerangka kerja baku dan kapasitas untuk program yang sangat besar, sedangkan integrator lokal sering kali lebih dekat dengan regulator dan praktik di Indonesia; pilihan yang tepat bergantung pada besarnya program dan kedalaman pekerjaan regulasi yang terlibat, bukan pada labelnya.

Pertanyaan untuk penyedia cloud atau jasa TI

  • Di mana tepatnya setiap salinan data akan berada: sistem utama, cadangan, salinan pemulihan bencana, dan log?
  • Siapa yang dapat menjangkau data dari luar Indonesia, misalnya untuk dukungan atau administrasi, dan apakah akses itu dicatat?
  • Layanan mana dalam rancangan yang diusulkan yang berjalan di region Indonesia, dan mana yang akan berjalan di tempat lain?
  • Bagaimana regulator dan auditor akan memperoleh akses ke sistem dan data ketika mereka memintanya?
  • Jika data pribadi memang keluar dari Indonesia, dasar Pasal 56 mana yang akan berlaku, dan catatan apa yang akan membuktikannya?
  • Bagi bank: sistem mana yang memerlukan izin OJK untuk ditempatkan di luar negeri, dan siapa yang menyiapkan permohonannya?

Apa yang perlu dicermati selanjutnya

Cermati aturan lembaga pelindungan data pribadi tentang instrumen transfer seperti klausul kontrak standar; bagaimana PP Nomor 33 Tahun 2026 diterapkan dalam praktik; aturan OJK lebih lanjut tentang teknologi informasi dan penggunaan cloud bagi lembaga keuangan selain bank; serta region atau zona cloud baru di Indonesia, yang akan memperluas pilihan hosting di dalam negeri.

Sumber

  1. Mengenal Pokok-Pokok Aturan Baru PP PSTE · Hukumonline(membuka tab baru)
  2. Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2022, Pasal 35 · Pasal.id(membuka tab baru)
  3. Ini 11 Pokok Pengaturan POJK Penyelenggaraan Teknologi Informasi di Bank Umum · Kontan(membuka tab baru)
  4. Aturan dan Risiko Transfer Data Pribadi Antarnegara · Hukumonline(membuka tab baru)
  5. Transfer Data Lintas Negara dan Ilusi Pelindungan Data Pribadi Pasca Putusan MK · Hukumonline(membuka tab baru)
  6. AWS Regions · Amazon Web Services(membuka tab baru)
  7. Regions and zones · Google Cloud(membuka tab baru)
  8. Azure regions list · Microsoft Learn(membuka tab baru)

Ulasan ini disusun oleh meja redaksi Indotek dengan bantuan AI, dari sumber publik yang tercantum di atas. Ini adalah informasi umum, bukan nasihat hukum atau profesional.

Cloud & Data

Bagaimana Indotek dapat membantu

Menentukan di mana data boleh berada hanya berguna jika arsitekturnya kemudian menjaga setiap salinan, log, dan jalur akses tetap berada di tempat yang dimaksudkan. Merancang platform cloud dan data di sekitar persyaratan lokasi dan akses itu adalah pekerjaan cloud dan data yang dilakukan Indotek.

  • Migrasi cloud: kami menilai beban kerja satu per satu per aplikasi dan memilih jalur migrasi untuk masing-masing, sehingga sistem yang harus tetap di Indonesia dan sistem yang boleh dipindahkan diperlakukan secara berbeda.
  • Arsitektur cloud: kami merancang landing zone, jaringan, dan identitas agar beban kerja aman secara bawaan dan akses administratif dari luar negeri terbatas serta terlihat.
  • Keamanan dan lokasi data sejak rancangan: persyaratan akses, enkripsi, dan lokasi data membentuk arsitektur sejak awal, termasuk tempat penyimpanan cadangan dan salinan pemulihan bencana.
  • Rekayasa platform: kami menerapkan infrastruktur sebagai kode dan observabilitas, sehingga lokasi setiap sumber daya tercatat, dapat ditinjau, dan dapat diulang.

Mari membangun masa depan

Baik Anda sedang memodernisasi sistem lama, membangun produk bertenaga AI, atau menjajaki bisnis digital baru, mari ciptakan teknologi yang memberi nilai jangka panjang.