
Seberapa siap perbankan nasional mengelola AI yang mulai mereka gunakan? Sebuah studi yang diluncurkan di Jakarta pada 27 Oktober 2026 menunjukkan jawaban jujurnya: belum. Whitepaper bertajuk Digital Sovereign AI and the Future of Trusted Banking itu disusun oleh Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) bersama IBM dan K&A. Berdasarkan 91 responden dari 35 lembaga keuangan, studi ini menilai rata-rata kematangan tata kelola AI 2,74 dari 5, dan menemukan bahwa hanya 4 persen yang telah memperluas AI lintas fungsi dengan tata kelola formal. Bagi direksi bank, tim risiko, dan pemasok teknologinya, angka-angka ini berguna sebagai tolok ukur, asalkan batasannya dipahami.
Apa yang diukur studi ini
Temuan ini diberitakan Kontan, Fortune IDN, dan IDN Times pada 27 dan 28 Oktober, IndoTelko pada 30 Oktober, Investor.id pada 1 November, dan Medcom pada 2 November. Kami tidak membaca whitepaper-nya secara langsung; angka di bawah ini sesuai pemberitaan media tersebut. Kontan, IndoTelko, dan Fortune IDN menyebut sampelnya 91 responden dari 35 lembaga keuangan di Indonesia. Sebagian besar laporan menyebut responden sebagai bankir; Fortune IDN menyebutnya eksekutif bank.
- Adopsi: 34 persen masih berada pada tahap uji coba atau penerapan terbatas, 18 persen memakai AI untuk sebagian kebutuhan operasional, 12 persen belum menjajaki AI, dan 4 persen telah memperluas AI lintas fungsi dengan tata kelola formal.
- Inventaris: 9 persen memiliki inventaris penggunaan AI yang lengkap dan diperbarui secara berkala.
- Kematangan tata kelola: rata-rata 2,74 dari 5, mencakup dokumentasi, validasi, pemantauan kinerja, evaluasi berkala, dan pengawasan manusia.
- Kedaulatan digital: 73 persen menilainya relevan bagi transformasi perbankan dalam 12 hingga 24 bulan ke depan, dengan skor relevansi rata-rata 3,98 dari 5. Fortune IDN membingkai temuan 73 persen itu secara berbeda, yaitu eksekutif yang menyatakan kebutuhan utama transformasi berkaitan dengan kepemilikan AI dan kedaulatan digital.
Privasi menjadi risiko AI teratas
Ketika ditanya risiko AI mana yang paling perlu dikendalikan, 82 persen menyebut privasi data, jauh di atas keamanan siber 44 persen dan risiko regulasi 41 persen. Investor.id dan IDN Times juga melaporkan keterjelasan (explainability) 21 persen dan auditabilitas 12 persen. Kontan menjadikan temuan ini judul berita sebagai risiko kebocoran data.
Pemahaman atas aturan beragam. Dari 91 responden, 54 menyebut UU Pelindungan Data Pribadi, 49 menyebut POJK 11/POJK.03/2022, 33 menyebut SEOJK 29/SEOJK.03/2022, dan 43 menyatakan mengetahui pedoman tata kelola AI OJK untuk perbankan. Medcom dan Investor.id mencatat bahwa OJK menerbitkan pedoman tersebut pada 2025 dan menyusulnya dengan PADK OJK No. 1/2026 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Dengan kata lain, kurang dari separuh responden menyatakan mengetahui pedoman yang disusun khusus untuk AI di sektornya.
Kedaulatan berarti kendali, bukan sekadar lokasi data
Menurut pemberitaan, studi ini memandang kedaulatan digital lebih dari sekadar soal lokasi penyimpanan data. Dalam sebuah jajak pendapat interaktif, 70 persen peserta memilih kendali penuh atas data, sistem, dan teknologi sebagai definisi yang paling tepat; laporan tidak menyebut apakah jajak pendapat itu melibatkan 91 responden yang sama. Medcom, Investor.id, dan IndoTelko menguraikan lima aspek kendali: infrastruktur dan teknologi; data; siklus hidup model AI; aplikasi dan pengambilan keputusan; serta tata kelola, visibilitas, dan akuntabilitas. IDN Times mencantumkan cakupan yang sama dalam enam butir.
Whitepaper ini memperkenalkan kerangka pengendalian lima lapis dan Digital Sovereign AI Readiness Model, serta merekomendasikan inventaris penggunaan AI, pemantauan model, akuntabilitas yang lebih jelas, dan penguatan kapabilitas. Pelatihan tata kelola AI menjadi dukungan yang paling banyak diminta, dipilih 66 dari 91 responden; Kontan menambahkan penilaian kesiapan serta bantuan menyusun inventaris penggunaan AI dan model.
Toto Prasetio, Ketua Bidang Technology & Security PERBANAS, menyatakan bahwa prioritas industri adalah pemahaman bersama tentang makna kedaulatan digital dalam praktik, dan bahwa keselarasan yang lebih erat antara bank, regulator, asosiasi, dan mitra teknologi menjadi kunci AI yang bertanggung jawab. Catherine Lian, General Manager IBM ASEAN, menggambarkan AI sebagai pilar utama perbankan modern yang berkembang cepat, dipakai dalam interaksi nasabah, pencegahan kecurangan, dan pengambilan keputusan. Juvanus Tjandra, Managing Partner IBM Consulting Indonesia, mengatakan kepada Fortune IDN bahwa kedaulatan digital tidak tercapai melalui satu produk, platform, atau regulasi saja.
Cara membaca angka-angkanya
- Salah satu penyusunnya adalah penyedia teknologi. IBM adalah perusahaan teknologi, dan pernyataan Lian menyinggung kiprahnya di bidang AI, hybrid cloud, dan keamanan. Hal itu tidak membuat temuannya keliru, tetapi pembaca sebaiknya menimbangnya dengan kesadaran tersebut.
- Sampelnya kecil dan berbasis jawaban responden sendiri. Laporan tidak menyebut cara pemilihan responden. Investor.id mencatat jawaban berbeda menurut peran: staf tata kelola menekankan akuntabilitas, staf kepatuhan menekankan kendali atas data, dan staf teknis menekankan fondasi data.
- Angka adopsi yang diberitakan berjumlah 68 persen; tidak satu pun laporan yang kami baca menjelaskan sisanya.
- Persentase yang disandingkan sebagian media dengan skor, hampir 80 persen dan sekitar 55 persen, hanyalah konversi sederhana dari 3,98 dan 2,74 dari 5, bukan pengukuran terpisah.
Langkah yang dapat diambil bank dan pemasoknya
Bagian ini adalah analisis kami, bukan nasihat hukum atau regulasi.
- Susun inventaris AI lebih dulu. Jika hanya 9 persen lembaga yang memiliki inventaris lengkap, sebagian besar belum dapat mendaftar setiap model, fitur AI dari vendor, dan perangkat internal yang dijalankan, siapa pemiliknya, data apa yang disentuhnya, dan keputusan apa yang dipengaruhinya.
- Petakan setiap penggunaan ke aturan yang berlaku. Untuk setiap butir inventaris, catat mana di antara UU Pelindungan Data Pribadi, aturan TI OJK, dan pedoman AI-nya yang relevan, serta siapa yang bertanggung jawab.
- Rancang privasi sejak awal. Tentukan sebelum peluncuran data nasabah apa yang boleh dilihat setiap penggunaan AI, di mana data diproses, dan bagaimana akses dicatat, alih-alih meninjaunya belakangan.
- Simpan bukti setelah peluncuran. Dokumentasi, validasi, pemantauan kinerja, evaluasi berkala, dan pengawasan manusia adalah bidang yang dinilai studi ini; masing-masing dapat dibangun ke dalam rilis dan operasi, bukan ditambahkan saat audit.
- Pemasok perlu bersiap menghadapi pertanyaan yang lebih tajam. Jika bank mendefinisikan kedaulatan sebagai kendali atas model, data, dan infrastruktur, pernyataan tentang lokasi data saja tidak akan menjawabnya.
Apa yang perlu dicermati selanjutnya
Cermati apakah PERBANAS menerbitkan whitepaper lengkap beserta metodenya, dan apakah model kesiapannya diadopsi bank sebagai tolok ukur bersama. Cermati apakah OJK menambah pedoman AI untuk perbankan, mengingat kurang dari separuh responden menyatakan mengetahuinya. Cermati pula apakah survei berikutnya menunjukkan pergerakan skor kematangan 2,74, angka inventaris 9 persen, dan 4 persen yang telah memiliki tata kelola formal.
Sumber
- Risiko Kebocoran Data Jadi Tantangan Utama Adopsi AI di Perbankan · Kontan(membuka tab baru)
- Privasi Data Dinilai Jadi Risiko Adopsi AI Bagi Bank di Indonesia · Fortune IDN(membuka tab baru)
- Riset IBM Ungkap Tantangan Besar AI di Perbankan RI · IDN Times(membuka tab baru)
- Privasi data jadi risiko AI terbesar bagi perbankan Indonesia · IndoTelko(membuka tab baru)
- IBM dan Perbanas Soroti Pentingnya Kedaulatan Digital dalam Transformasi Perbankan · Investor.id(membuka tab baru)
- Perbankan Indonesia Prioritaskan Kedaulatan Digital dan Tata Kelola AI · Medcom.id(membuka tab baru)
Ulasan ini disusun oleh meja redaksi Indotek dengan bantuan AI, dari sumber publik yang tercantum di atas. Ini adalah informasi umum, bukan nasihat hukum atau profesional.
AI & AI Agentik
Bagaimana Indotek dapat membantu
Skor tata kelola 2,74 dari 5 dan tingkat inventaris 9 persen menggambarkan AI yang sudah dipakai tetapi belum terdokumentasi, terukur, atau terkendali. Membangun AI dengan kendali seperti itu sejak rancangan adalah pekerjaan yang dilakukan Indotek di bidang AI.
- Mulai dari keputusan: kami mendefinisikan keputusan atau tugas bisnis yang dilayani sebuah fitur AI sebelum memilih tekniknya, sehingga setiap butir inventaris AI memiliki tujuan dan pemilik yang jelas.
- Evaluasi sebelum diperluas: setiap fitur AI yang kami rilis disertai set evaluasi, sehingga validasi dan pemantauan kinerja menghasilkan bukti, bukan asumsi.
- Manusia tetap memegang kendali: sistem agentik kami bertindak di dalam izin yang eksplisit, mencatat apa yang dilakukannya, dan menyerahkan kepada manusia ketika keyakinannya rendah atau taruhannya tinggi.
- Pencarian cerdas dengan kontrol akses: kami membangun pencarian atas pengetahuan perusahaan yang mengembalikan jawaban beserta sumbernya dan menghormati kontrol akses yang ada, sehingga AI hanya melihat data yang boleh dilihat penggunanya.



